Dari pengertian kedua status tersebut, dapat dibedakan berdasarkan jangka waktu jabatannya. Jika PNS memiliki status sebagai pegawai tetap, sedangkan ASN PPPK memiliki batas waktu bekerja sesuai perjanjian yang sudah ditentukan berdasarkan kontrak. Tidak hanya terdapat pada masa jabatan saja, ASN dan PPPK juga memiliki perbedaan terkait Berdasarkan Permendagri Nomo 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas PNS (ASN), dinyatakan bahwa Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Kementerian Dalam Negeri meliputi: a. PDH, yang terdiri dari PDH warna khaki; PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah. b. Tapi, kenapa untuk memakai lambangnya saja tidak boleh. Kalau memang tidak boleh pakai lambang, sebaiknya uang KORPRI tidak usah ditarik lagi dari PPPK dan yang lama dikembalikan saja,” ungkapnya. BACA JUGA: Rencana Pemekaran Kabupaten Teluk Aru: Antara Harapan dan Kendala. Sementara di media sosial banyak yang mengomentari perbedaan seragam Begitu juga Susi Maryani, calon guru PPPK dari Sumatera Selatan yang mempertanyakan Permendagri nomor 11 tahun 2020 soal seragam dinas honorer, PPPK, dan PNS. Menjawab itu, Zudan mengatakan, PPPK dan honorer itu berbeda. Honorer bukan ASN. Sementara itu PPPK adalah bagian dari ASN sehingga tidak masalah memakai seragam Korpri. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon PNS Pasal 1 Ayat 1: “Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Berikut ini adalah rincian gaji PPPK yang bisa diketahui: 1. Golongan I PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp 1.794.900. Sedangkan masa kerja maksimal 26 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 2.686.200. 2. Golongan II PPPK dengan masa kerja 3 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 1.960.200. 3. Dosen Honorer. Kategori berikutnya adalah dosen honorer, dan pada kategori inilah bisa dipahami mengenai apa itu dosen luar biasa. Sebab dosen honorer adalah dosen yang masa kerjanya tidak terikat oleh kontrak. Sehingga ketika perguruan tinggi membutuhkan dan dosen pun bisa mengajar, maka bisa mengajar seperti dosen kebanyakan. Adapun besaran gaji pokok untuk CPNS bervariasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2019, untuk golongan I gaji pokok mulai dari Rp 1,5 juta - Rp 2,6 juta, golongan II dari Rp 2 juta - Rp 3,8 juta. Sementara untuk golongan III dari Rp 2,5 juta - Rp 4,7 juta dan golongan IV besaran gaji pokok berkisar diangka Rp 3 juta - Rp 5,9 juta. sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. "Dua hari ini enggak bisa pakai baju keki (seragam dinas) lagi. Pakaiannya kemeja putih dan bawahan hitam," kata Udin, sapaan akrab Ahmad Saifudin kepada JPNN.com, Selasa (9/11). Perbedaan seragam untuk PPPK ini menurut Udin karena memenuhi aturan Permendagri Nomor 11 Tahun 2020. Pemda mau tidak mau melaksanakannya karena regulasi harus diterapkan. Peraturan Gubernur No. 15 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat (Pemdaprov) efektifnya diberlakukan pada 15 Maret 2021. Yang ditandai dengan kewajiban berseragam Pramuka bagi seluruh ASN Pemdaprov Jabar dimanapun bertugas.Pergub ini, intinya mengatur kewajiban untuk berpakaian seragam Pakaian Dinas Harian (PDH) warna 6. Hak dan Kewajiban. Perbedaan guru honorer dan PNS juga terlihat dalam hak dan kewajiban yang dimiliki. PNS memiliki hak dan kewajiban yang diatur dengan jelas dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku. Mereka memiliki hak untuk cuti, mendapatkan tunjangan, serta kewajiban untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara. Perbedaan PPPK dan CPNS terletak di sejumlah hal, mulai dari status hubungan kerja hingga gaji dan tunjangan. Dikutip dari Kompas.com (13/6/2022), berikut perbedaan CPNS dan PPPK: Baca juga: Dibuka Hari Ini, Simak Cara Daftar Seleksi PPPK Tenaga Teknis 2022 di sscasn.bkn.go.id. 1. Status hubungan kerja. Perbedaan pertama terletak pada status TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Sekretaris Daerah Kayong Utara, Hilaria Yusnani menuturkan, akan ada perbedaan antara seragam pegawai honorer dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Di aturan itu, seragam pegawai honorer tidak lagi menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) seperti sebelumnya. Di tengah honorer berebut mendapatkan kursi PPPK 2021, yang sudah lulus 2019 malah diresahkan dengan perbedaan seragam. Baju keki yang merupakan seragam kebesaran dan kebanggaan ASN, tidak bisa digunakan lagi setiap Senin sampai Selasa. Seragamnya diganti dengan putih hitam. "Yang bikin ngenes, PNS tetap pakai baju keki. PNS dan PPPK ternyata 9X3WHPI.

perbedaan baju dinas honorer dan pns